OPINI  

Editorial: Dukung Rekonsiliasi dan Pemberantasan Korupsi Bupati dan Wakil Bupati Malaka Terpilih

Oleh : Sipri Klau

Kita semua tentu masih ingat momentum pertemuan pertama Presiden terpilih, Joko Widodo dan Prabowo Subianto pasca Pemilihan Presiden periode 2019/2024.

Saat itu, Prabowo keluar dari ruang tunggu Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, langsung menghampiri Presiden Joko Widodo yang baru saja tiba di lokasi itu dan memberi hormat. Presiden Jokowi pun langsung membalas hormat Prabowo tersebut. Kedua tokoh yang baru saja menyelesaikan pertarungan “panas” Pilpres 2019 itu kemudian saling berpelukan dan tertawa.

Masyarakat yang menyaksikan momentum langka tersebut meneriakan “we love you, we love you”.

Pelukan hangat itu kemudian berakhir dengan penunjukan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dan Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kisah rekonsiliasi tiga tokoh bangsa ini diharapkan bisa dicontohi pemimpin di daerah.

Di Kabupaten Malaka, Dr.Simon Nahak, SH.MH selaku Bupati terpilih, menyerukan rekonsiliasi yang sama di masa 100 hari kerja pertama.

Usai Rapat Pleno KPU Kabupaten Malaka dengan agenda Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Terpilih Periode 2020/2024, Dr.Simon meyerukan rekonsiliasi dan pemberantasan korupsi di hadapan awak media.

Terkait rekonsiliasi, Bupati pilihan rakyat Malaka itu mengajak semua komponen masyarakat yang terpecah karena politik Pilkada untuk menyudahi perbedaan dan bersatu membangun Kabupaten Malaka.

Sementara terkait pemberantasan korupsi, Dr. Simon menyatakan secara tegas untuk melakukan audit pengelolaan keuangan negara, mulai dari kepala desa, camat, kepala dinas sampai dengan mantan bupati.

Ajakan rekonsiliasi dan komitmen pemberantasan korupsi ini disampaikan berulang kali di hadapan awak media.

Dr. Simon tentu menyadari benar. Bahwa tujuan rekonsiliasi sangat positif yakni untuk memulihkan hubungan persaudaraan yang terkoyak akibat perbedaan politik Pilkada.

Rekonsiliasi pasca Pilkada ini, tentu tidak hanya menjadi tugas Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Semua komponen masyarakat Malaka yang cinta perdamaian, termasuk Paslon dr.Stefanus Bria Seran, MPH – Wandelinus Taolin (SBS-WT) yang kalah dalam pertarungan Pilkada Malaka 2020 harus proaktif mendorong terciptanya rekonsiliasi ini.

Stefanus Bria Seran dan Wande Taolin harus berani menerima kekalahan dan turut menyerukan rekonsiliasi ini. Akan lebih elok jika Stefanus dan Wande turut menyampaikan kepada pendukungnya agar menyudahi perbedaaan politik Pilkada dan mendukung Dr.Simon Nahak, SH.MH dan Loise Lucky Taolin, S.Sos sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Rekonsiliasi ini akan terwujud menyeluruh jika Dr.Simon Nahak, SH.MH – Loise Lucky Taolin, S Sos dan dr.Stefanus Bria Seran, MPH – Wande Taolin bertemu, saling rangkul dengan pelukan penuh rasa persaudaraan sebagai sesama anak Malaka yang cinta tahan air dan bangsa.

Pertemuan tersebut, tentu sangat penting untuk diwujudkan. Sebab jika empat tokoh ini bertemu dan saling memaafkan maka masyarakat pendukung kedua pasangan petarung Pilkada Malaka ini akan terekonsiliasi dengan sendirinya.

Namun untuk mempertemukan empat tokoh dalam pertemuan yang bersejarah itu, memang gampang-gampang sulit. Gampang jika empat tokoh dengan karakter yang berbeda itu bisa memiliki konsensus bersama bahwa politik tak boleh mencabik rasa persaudaraan sesama anak Malaka.

Perbedaan politik tak boleh mengkotak-kotakan masyarakat. Politik hanyalah instrumen yang dipakai untuk mendapatkan kekuasaan.

Empat tokoh ini harus berani mengambil inisiatif untuk menggagas pertemuan sebagai wujud rekonsiliasi.

Seruan rekonsiliasi ini harus disambut baik dan dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat Malaka, termasuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama dan pemangku adat.

Jika seruan rekonsiliasi diabaikan maka masyarakat Malaka akan tetap berada dalam “kotak” SN-KT dan “kotak” SBS-WT.

Seruan rekonsiliasi ini sejalan dengan komitmen Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk memberantas korupsi di Kabupaten Malaka.

Rekonsiliasi tak boleh melemahkan komitmen pemberantasan korupsi. Rekonsiliasi bukan berarti memaafkan perilaku para penjarah uang rakyat.

Pemberantasan korupsi adalah keharusan. Sistem pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih harus diletakan pada landasan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Harapan masyarakat Malaka tentu rekonsiliasi dan komitmen pemberantasan korupsi ini bisa terwujud.

Masyarakat Malaka harus terekonsiliasi. Pemerintahan harus bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Jika seruan rekonsiliasi dan komitmen pemberantasan korupsi ini bisa diwujudkan di masa 100 hari kerja pemerintahan Dr.Simon Nahak, SH.MH dan Loise Lucki Taolin, S.Sos maka keyakinan akan Malaka yang bersatu dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme bisa terwujud.

Salam !