Rezim Tirani SBS Telah Mati dan Dikuburkan

Editorial
Rezim Tirani SBS Telah Mati dan Dikuburkan
———————————————————————–
Oleh: Sipri Klau
Rest In Peace !
Tanggal 9 Desember 2020 adalah momentum bersejarah bagi rakyat Kabupaten Malaka, Provinsi NTT. Momentum dimana rakyat Malaka berkomitmen mewujudkan kehendak bersama untuk mengakhiri rezim tirani Stefanus Bria Seran (SBS) melalui Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis.

Perjuangan rakyat Malaka untuk mengakhiri rezim SBS yang korup ini memang tidak gampang. Sebab SBS yang terpilih sebagai Bupati Malaka pada tahun 2015 lalu, berhasil membentuk pemerintahan tirani yang sangat kuat.
SBS yang berpasangan dengan Daniel Asa sebagai Wakil Bupati, berhasil memenangkan Pilkada Malaka tahun 2015 setelah mengalahkan Ludovikus Taolin dan Beny Candra atau yang saat itu dikenal dengan tagline TABE.
Setelah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Malaka periode 2015/2020, Paslon yang dikenal dengan tagline SBS-DA langsung bekerja.

Harapan rakyat Malaka saat itu adalah SBS-DA mampu meletakan fondasi pembangunan yang kokoh dan akselerasi pembangunan di berbagai sektor agar Malaka cepat bangkit dari ketertinggalan. Harapan besar masyarakat Malaka saat itu memang tidaklah berlebihan. Karena SBS-DA adalah dua figur birokrat yang berpengalaman. SBS adalah mantan kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan DA adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu.

Dengan pengalaman sebagai birokrat, SBS-DA diharapkan mampu mengelola semua potensi yang ada di Kabupaten Malaka sesuai visi-misi yang dijanjikan untuk kemakmuran rakyat. Masyarakat juga berharap, SBS-DA mampu menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Namun seiring waktu berjalan, harapan masyarakat Malaka itu sirna. Beberapa kebijakan SBS-DA dinilai tidak pro rakyat.

Di tahun 2017, Pemkab Malaka menganggarkan dana senilai Rp 7.500.000.000 lebih untuk pengadaan 25 unit mobil mewah berpelat hitam jenis Inova Type Q untuk 25 pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Malaka.
Setelah ditinggalkan Wakil Bupati Malaka, Daniel Asa karena meninggal dunia tanggal 15 September 2017, kebijakan bagi-bagi mobil berlanjut kepada aparat penegak hukum.

SBS menghibahkan satu unit mobil jenis Toyota Rush untuk Kepala Kejaksaan Negeri Belu dan satu unit mobil jenis Toyota Venturer 2.4 A/T Diesel Vin 2018 untuk Kapolres Belu saat itu (Realitarakyat.com/07/10/2019).
Tahun 2019, SBS kembali membagikan 106 unit sepeda motor kepada para Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA/SMK serta pengawas. (POS KUPANG COM (4/4/2019).

Tahun 2020 atau jelang akhir masa jabatan, SBS kembali menghibahkan 12 unit mobil jenis Toyota Rush senilai Rp 4.000.000.0000 lebih kepada 12 tokoh agama di Kabupaten Malaka. Pembelian mobil-mobil mewah dan sepeda motor itu dinilai sebagai kebijakan yang tidak pro rakyat. Beberapa kalangan menyayangkan kebijakan SBS tersebut. Anggaran untuk pengadaan mobil mewah itu seharusnya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Malaka seperti pembangunan infrastruktur jalan, air bersih, rumah layak huni dan lain sebagainya.
Kebijkan bagi-bagi mobil dan sepeda motor itu, seiring dengan kegagalan program unggulan Revolusi Pertanian Malaka (RPM).

SBS yang menjalankan roda pemerintahan tanpa wakil bupati, gagal menyukseskan program RPM yang telah menghabiskan sebagian besar APBD Kabupaten Malaka selama lima tahun. Dalam program RPM itu terdapat delapan komoditi unggulan yakni bawang merah, pisang, itik, ikan bandeng, jagung, padi, kacang hijau dan kambing.

Namun fakta berbicara lain. Di lapangan, program RPM ini gagal. Bahkan program pengembangan komoditi kacang hijau, itik dan bawang merah dikorupsi. Polda NTT berhasil membongkar kasus korupsi bibit bawang merah dan menetapkan sembilan orang tersangka serta menyita uang tunai senilai Rp 650.000.000 dan satu unit mobil mewah. Sementara untuk kasus korupsi itik dan kacang hijau, para tersangka mengembalikan kerugian negara.
Dugaan korupsi itik, para tersangka mengembalikan kerugian negara Rp 466.000.000 melalui aparat Polres Malaka pada tanggal 28 Mei 2020. (Flobamora-news.com/09/08/2020).

SBS juga menyewa rumah orang tua sebagai rumah jabatan Bupati. Alhasil anggaran sewa rumah jabatan sebesar Rp 508.000.000 selama lima tahun masuk ke kantong pribadi. Sejumlah kasus korupsi yang mencuat adalah bukti bahwa SBS gagal menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Pemerintahan SBS nyaris berjalan tanpa kontrol. Fungsi pengawasan lembaga DPRD lemah.

Pengaruh SBS di parlemen sangat kuat karena disokong Ketua DPRD Kabupaten Malaka yang dijabat oleh adik kandung SBS yakni Adrianus Bria Seran. Dengan posisinya demikian, SBS kerap meremehkan pimpinan dan anggota DPRD Malaka. Anggota DPRD yang mencoba mengkritisi kebijakan SBS, diminta untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi supaya pintar. Naifnya, pernyataan SBS itu dituangkan dalam Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Malaka dan dibacakan dalam forum sidang paripurna.
Bupati Malaka, SBS juga membangun birokrasi dengan sistem kekeluargaan. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipimpin beberapa adik kandung dan sepupu serta keluarga dekat SBS.

Sebut saja, Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Adrianus Bria Seran adalah adik kandung dari Bupati Malaka. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malaka, Petrus Bria Seran adalah adik kandung dari Bupati Malaka.
Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Malaka, Yanuarius Bria Seran adalah adik kandung Bupati Malaka.

Kepala Rumah Sakit Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun, Kabupaten Malaka, dr.Oktelin K. Kaswadie adalah isteri dari Yanuarius Bria seran. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malaka, Veronika Flora Fahik adalah anak dari sepupu dekat Bupati Malaka.

Sementara suami dari Veronika Flora Fahik, Aloysius Werang menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Malaka.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, Pascalia Frida Fahik adalah kakak kandung dari Kepala BKD Kabupaten Malaka, Veronika Flora Fahik.

SBS juga gagal membangun infrastruktur gedung-gedung perkantoran. Pemerintah Kabupaten Malaka menyewa rumah-rumah penduduk, gudang, rumah toko (ruko) lalu difungsikan sebagai kantor.
Dalam melaksanakan aktivitas pelayanan kepada masyarakat, ASN harus berdesak-desakan dalam ruangan kantor yang sempit. Bahkan ada ASN yang bekerja di bawah pohon.

SBS juga gagal membangun rekonsiliasi pasca Pilkada Malaka tahun 2015. Usai dilantik sebagai Bupati Malaka, tidak ada aksi nyata atau seruan moril dari SBS untuk merangkul Paslon Bupati dan Wakil Bupati serta para pendukungnya yang kalah saat Pilkada.

Akibatnya, masyarakat Malaka terbagi dalam dua kubu yakni kubu SBS-DA dan kubu TABE. Kondisi kubu-kubuanan ini terus dipelihara dan “dipertajam” oleh kroni, tim sukses dan oknum-oknum camat dan kepala desa.
Kubu SBS-DA menjadi masyarakat kelas satu. Segala bantuan pemerintah untuk masyarakat miskin selalu diprioritaskan kepada para pendukung SBS-DA. Sementara pendukung TABE sulit mendapat bantuan dan akses pelayanan kemasyarakatan lainnya.

Aparat Pemerintah Desa yang dinilai bersemberangan politik akan dipecat dari jabatannya. Bakal calon kepala desa yang dianggap bersemberangan politik dicoret namanya dari daftar pencalonan kepala desa. Insan pers yang mengkritik kebijakan SBS dikatai sebagai orang yang sakit jiwa. Kondisi ini dialami masyarakat Malaka selama lima tahun kepemimpinan SBS. Maraknya kasus korupsi, ketidakadilan dan diskriminas ini menumbuhkan kesadaran rakyat Malaka untuk bangkit dan melawan.

Perlawanan rakyat Malaka berhasil. Mimpi SBS untuk menjabat sebagai Bupati Malaka untuk periode kedua kandas.
SBS yang menggandeng Wande Taolin sebagai calon wakil bupati (SBS-WT) dan didukung enam partai politik besar yakni Partai Golkar, PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura, Gerindra dan Demokrat dengan total 20 kursi parlemen, berhasil ditumbangkan oleh Paslon Dr.Simon Nahak, SH.MH dan Louise Lucky Taolin, S.Sos (SN-KT) yang didukung dua partai kecil yakni Perindo dan PSI plus PKB dengan total lima kursi parlemen.

Kini rezim tirani itu telah mati dan dikuburkan. Proses demokrasi Pilkada telah “melahirkan” pemimpin baru bagi rakyat Malaka. Pemimpin baru itu adalah Dr Simon Nahak, SH.MH dan Louise Lucky Taolin, S.Sos.
Terpilihnya Dr.Simon Nahak, SH.MH dan Louise Lucky Taolin, S.Sos sebagai Bupati dan Wakil Bupati Malaka periode 2020/2025 akan tercatat dalam lembaran sejarah sebagai pertarungan antara koalisi rakyat kecil melawan koalisi elit.

Tumbangnya rezim SBS ini membuktikan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Jika rakyat sudah berkehendak maka kekuatan apapun di Republik ini tak akan mampu membendungnya.
Proviciat untuk Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Dr.Simon Nahak, SH.MH dan Louise Lucky Taolin, S.Sos. Di pundakmu kami titipkan sejuta harapan. Harapan akan Malaka yang maju dan sejahtera tanpa korupsi, diskriminasi dan penindasan.
Merdeka !