Kadis Pendidikan Sebut Pemerataan Guru di Malaka Menunggu SK P3K 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malaka, Marius Boko. Foto: net.

Betun, jurnal-NTT.com – Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malaka, Yanuarius Boko menyebutkan bahwa kebijakan pemerataan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) ke sekolah-sekolah yang masih mengalami kekurangan guru di Kabupaten Malaka akan dilakukan usai penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2023.

Kepada media ini melalui sambungan telepon seluler, Selasa (05/03/2024), Yanuarius mengatakan, pihaknya sudah memiliki data pemetaan sekolah yang masih mengalami kekurangan guru. Namun untuk mengisi kekurangan guru di sekolah-sekolah tersebut pihaknya masih menunggu penyerahan SK tenaga guru P3K lulusan tahun 2023. Pernyataan Yanuarius tersebut merupakan respon atas pernyataan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malaka terkait pemerataan guru di Kabupaten Malaka.

Yanuarius menjelaskan, pendistribusian guru ASN ke sekolah yang mengalami kekurangan guru merupakan kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Sementara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hanya mengusulkan data kekurangan guru.

Ia mengaku sudah melakukan koordinasi dengan BKPSDM terkait regulasi mutasi tenaga guru P3K. Namun Kepala BKPSDM belum meresponnya.

“Saya sudah berkoordinasi dengan kepala BKPSDM soal regulasi tentang mutasi tenaga P3K. Karena tenaga guru P3K ini tidak bisa dimutasi sembarang. Namun beliau belum memberi jawaban”, jelasnya.

Ia juga membantah pernyataan Henry Simu terkait adanya penumpukkan tenaga guru ASN di Kota Betun. Menurut Yanuarius, banyaknya guru ASN di beberapa sekolah di Kota Betun dikarenakan banyaknya Rombongan Belajar (Rombel) di sekolah tersebut.

Ia juga mengaku belum bisa memberikan data sebaran guru ASN di Kabupaten Malaka kepada Henry Simu. Data sebaran guru ASN itu akan diberikan kepada Henry Simu setelah pendistribusian tenaga guru P3K ke sekolah yang mengalami kekurangan guru ASN.

Yanuarius mengatakan rasa terima kasihnya kepada Henry Simu selaku Ketua Komisi III DPRD Malaka yang telah mengkritisi kinerjanya selaku kepala dinas. Namun ia mengingatkan Henry Simu bahwa yang berwenang menilai kinerjanya adalah Bupati Malaka selaku atasannya.

“Saya berterima kasih kepala Pak Henry Simu atas kritiknya. Dengan kritikan itu bisa memacu saya untuk bekerja lebih baik. Tapi saya mau bilang bahwa yang berhak menilai kinerja saya adalah Bupati selaku atasan saya”, ujarnya.

Sementara terkait kurangnya tenaga guru ASN di SDI Aidois, Desa Nanebot, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka, ia meminta media ini untuk menghubungi Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malaka, Jefry Klau. Namun ketika dihubungi media ini, Jefry tidak merespon.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malaka, Henry Melky Simu mengkritisi kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malaka, Yanuarius Boko. Henry Simu sebut penyebaran guru di Kabupaten Malaka tidak merata.

Kepada media ini, Senin (28/02/2024), Henry Simu mengatakan, banyak sekolah negeri di Kabupaten Malaka yang kekurangan guru.

Ia mencontohkan salah satu sekolah yakni Sekolah Dasar Inpres Aidois, di Desa Nanebot, Kecamatan Rinhat yang hanya memiliki satu orang guru Aparatur Sipil Negara (ASN). Sementara guru yang lain di sekolah itu berstatus sebagai guru honor komite.

Akibat penyebaran tenaga guru yang tidak merata ini, lanjut Henry Simu, dapat memperburuk kualitas pendidikan di Kabupaten Malaka.

Henry Simu juga mengaku kecewa dengan sikap Yanuarius Boko, yang sampai hari ini tidak memberikan data sebaran guru kepada dirinya selaku Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malaka.

Penyebaran guru ASN yang tidak merata ini, menurut Henry, membuktikan bahwa kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malaka, Yanuarius Boko tidak baik.

Seharusnya, kata Henry, Yanuarius Boko perlu melakukan pemetaan sebaran guru di Kabupaten Malaka agar tidak ada lagi pengeluhan terkait kekurangan guru PNS di sekolah-sekolah di desa terpencil.

Henry menyebut ada penumpukan guru ASN di Kota Betun. Bahkan beberapa guru ASN bersertifikasi di beberapa sekolah dasar di Kota Betun harus mencari sekolah lain untuk mengajar agar bisa memenuhi syarat jumlah jam mengajar yang telah ditentukan bagi guru sertifikasi. Sementara di desa-desa terpencil di Kecamatan Rinhat dan kecamatan lainnya guru ASN sangat kurang.

Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Malaka agar segera melakukan pemetaan dan penyebaran guru ASN dan guru-guru tenaga kontrak daerah ke sekolah-sekolah terpencil yang mengalami kekurangan guru.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malaka, Yanuarius Boko yang dikonfirmasi media ini melalui sambungan telepon, belum merespon. Dikirimi pesan melalui aplikasi WhatsApp namun tidak merespon. (epy)