“Memang untuk di Malaka sesuai arahan Gubernur NTT, kami lebih fokus untuk perbaikan jalan dulu, setelah itu baru bergerak ke air. Dan 2021 ini kami mencoba untuk perbaikan jalan provinsi NTT walaupun belum semuanya diaspal tetapi harus sudah sentuh di Malaka”, ujar Maxi Nenabu yang didampingi oleh Sekretaris Dinas PUPR, Ibu Rosye hedwine, ST., Kabid PSDAI, Sony Tella, ST.,MT., dan Kabid CK, Mellki Liklikwati, ST.,MT., sambil mengucapkan terima kasih atas berkenan kehadiran Bupati Malaka beserta rombongan ke kantor Dinas PUPR ini, Kamis (22/7/2021)
Sambung Maxi Nenabu, kami sangat berbangga, dan ini paling tidak memberi kesan kepada kami untuk selalu mengingat Malaka.
Selain jalan untuk kabupaten Malaka, kata Kadis PU NTT, tahun 2021 sudah ada program yang akan dieksekusi tahun ini yaitu tiga (3) embung dan air bersih. Untuk air bersih kami akan kalinisasi air laut menjadi air bersih, air tawar yang dirancang untuk 2 (dua) desa yang ada di Malaka.
Kadis PU NTT juga membeberkan telah dilakukan peminjaman uang tahun ini khususnya infrastruktur sebesar Rp1,003 triliun untuk membereskan semua jalan, kemudian kita juga alokasikan untuk air, air bersih dan air baku.
Sedangkan kalau irigasi kita ada DAK di Weliman, selain itu ada kewenangan pusat yang cukup banyak juga, disitu, kami tetap mendorong mereka jadi koordinasi kami di sini, kami tetap dorong mereka untuk lebih aktif untuk penanganan. Itulah mungkin itu koneksi kami dengan pusat.
Kalau soal bendungan tanggung jawab lebih besarnya ke Balai sungai, balai jalan, karena bangunannya agak besar dan karena viskal daerahnya terbatas, kami mengarahkan kepada pembangunan embung-embung.
Nah, di Dinas PU ini memang ada petugas khusus yang siap berkolaborasi dengan pertanian untuk mengoptimalkan kemanfaatan air irigasi, namun kalau saya lihat belum optimal walaupun kolaborasi antara kami dengan pertanian sudah bagus, apalagi sedang ada program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) sehingga kami memberdayakan semua potensi yang ada.
Menyangkut jalan inpeksi, kata Kadis Nenabu, itu jalan khusus yang digunakan untuk kepentingan pertanian sehingga lebih domainnya di wilayah kabupaten.
Menurutnya, itu tupoksinya Dinas Pertanian Kabupaten Malaka yang mengusulkan penganggarannya bisa juga masuk ke Dinas PU kabupaten karena PUPR propinsi terikat dengan status jalan, hanya fokus untuk jalan propinsi.
“Jadi kalau jalan dari Malaka menuju Kota Atambua-Belu itu baru menjadi tanggung jawab kami dan kami siap memperbaikinya tahun ini. sedangkan jalan-jalan diluar jalan propinsi, seperti jalan lokal, jalan kabupaten, atau jalan non status atau jalan khusus, kita tidak bisa memperbaiki itu”, sebut Maxi Nenabu
Maxi Nenabu juga menyebutkan beberapa jalan diwilayah kabupaten yang sudah dikerjakan antara lain; satu jalan kabupaten Bokong – Lelogama walaupun melewati banyak pertimbangan dan prosesnya agak panjang.Tetapi karena itu tupoksinya kami, maka tugas kami mengeksekusi semua jalan propinsi.
Soal jalan ini juga sangat erat kaitannya dengan Janji Politik yang menjadi sasaran Gubernur NTT yakni pemerintah NTT harus membereskan dulu jalan propinsi dalam 3 tahun ini. Jikalau dihitung dari 2019 masa transisi jadi tidak terlalu banyak yang dibuat waktu itu sehingga kami baru mulai diakhir tahun 2019 dalam kondisi 906 km jalan propinsi yang dalam kondisi rusak yang harus kami urus dan sisa dari 906 itu kami harus eksekusi di tahun 2020/ 2021.
“Pada tahun 2020 kami sudah ekesekusi tiga ratusan kilo lebih dan 2021 nanti kami akan eksekusi total lima ratusan kilo lebih. sehingga total 906 itu terjawab di 2021 nanti. Dari 906 km itu sudah termasuk Malaka”, sela Nenabu
Dari seluruh kabupaten itu hampir semuanya menderita cukup berat tapi yang agak ringan penderitaannya khusus untuk jalan propinsi, itu kabupaten Rote, TTU, dan Malaka serta Belu. Jadi kabupaten lain itu sangat panjang rusak parah karna ruasnya cukup banyak jadi itu yang bikin beban, sehingga kami sampai dengan 2021 ini sangat terbantu dengan pinjaman maka bisa kami realisasikan 2021 selesaikan 906 km tersebut
