Lambannya Penyiapan Mobil Dinas dan PDH Untuk Bupati dan Wabup Malaka, Puncak Kelumpuhan Birokrasi

KUPANG,JURNAL-NTT.COM – Lambannya Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Malaka dalam menyiapkan mobil dinas dan Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi Bupati dan Wakil Bupati Malaka, Dr.Simon Nahak, SH.MH dan Louise Lucky Taolin, S.Sos dinilai sebagai bukti puncak gunung es kelumpuhan birokrasi.

“Itu (keterlambatan penyiapan mobil dan PDH) adalah puncak gunung es kelumpuhan Birokrasi. Mereka kehilangan kreativitas, kehilangan inovasi.”

Demikian disampaikan Ketua Diaspora Malaka, Herman Seran, Jumat (30/4/2021), ketika dimintai pendapatnya terkait kisruh keterlambatan Bagian Umum Setda Kabupaten Malaka dalam menyiapkan mobil Dinas bagi Wakil Bupati Malaka dan PDH bagi Bupati dan Wakil Bupati Malaka.

Herman mengatakan, keterlambatan penyiapan mobil dinas bagi Wabup Malaka dan PDH bagi Bupati dan Wabup Malaka merupakan kesalahan tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, penyiapan mobil dinas dan PDH bagi Bupati dan Wakil Bupati itu bukan sebuah pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus.

“Padahal menyiapkan seragam itu bukan ilmu pengetahuan rocket science (ilmu roket) begitu. Itu kan barang sederhana yang bisa dilakukan setiap orang”, ungkapnya.

Ia melanjutkan, menyiapkan mobil dan PDH bagi Bupati dan Wabup itu tidak membutuhkan waktu yang lama.

“Orang jahit pakaian ini kan butuh waktu dua hari saja bisa. Tapi ini soal kreativitas. Soal kesedian mengambil risiko. Kalau memang masih tunggu petunjuk ya seperti itu. Tidak ada kreativitas untuk cari jalan keluar”, kesalnya.

Ia menjelaskan, kelumpuhan birokrasi yang terjadi merupakan tanggung jawab Bupati dan Wakil Bupati untuk memberi punishment berupa teguran keras kepada Bagian Umum Setda melalui Sekda Kabupaten Malaka, Donatus Bere sebagai atasan langsung dari Kabag Umum Setda yang bertugas untuk mengurus pengadaan mobil dinas dan PDH Bupati dan Wakil Bupati.

Selain memberi teguran, lanjutnya, Bupati dan Wakil Bupati harus memberikan pelatihan pengembangan kapasitas bagi para birokrat yang kinerjanya “lumpuh” agar mereka bisa bekerja kembali sebagaimana mestinya.

“Setelah dilakukan pengembangan kapasitas dan arahan kemudian orang (birokrat) tidak bekerja sesuai yang diharapkan, dia diistirahatkan saja. Kasih (jabatan) kepada orang lain. Atau kasih dia duduk diam, duduk manis lalu kasih jabatan untuk orang lain yang lebih mampu”, pungkasnya.

Dikutip dari VoxNtt.com, Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Malaka, Lorens Bere mengatakan, PDH Bupati dan Wakil Bupati Malaka dijahit bersamaan dengan pakaian putih yang dikenakan Bupati dan Wakil Bupati saat pelantikan. Namun khusus untuk pakaian PDH baru bisa diambil pada hari Sabtu (1/5/2021).

” Hari Sabtu (1/52021) baru bisa diambil”, ujar Lorens. (epy)