KUPANG, JURNAL NTT – Ketua Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat (LPPDM), Marselus Ahang Secara terbuka mengakui kesalahannya dan menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Republik Indonesia, Panglima TNI, serta Dandrem 161/ Wira Sakti, Brigjen TNI Joao Xavier Barreto Nunes, karena menuduh adanya KKN pada seleksi calon Tamtama PK TNI-AD Gelombang II Tahun 2025.
Marselus Ahang menyampaikan permohonan maaf usai menyaksikan sendiri tiga peserta seleksi yang dinyatakan tidak lolos seleksi masuk TNI, dan salah satunya adalah anaknya kandungnya sendiri.
Anaknya dinyatakan tidak lolos oleh panitia seleksi masuk TNI karena dinyatakan, U4 Fistula Preakular dan L4 Buta Warna Parsial.
Dia menyaksikan sendiri bagaimana anaknya melakukan tes buta warna, dan dari hasil tes anaknya jauh dari yang diharapkan, sehingga dia juga menyampaikan permohonan maaf.
Permintaan maaf itu disampaikan atas pernyataan sebelumnya yang dinilai telah menyesatkan publik terkait proses seleksi Prajurit TNI.
” Dengan rendah hati, saya mohon maaf kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Panglima TNI, dan Bapak Dandrem 161/Wira Sakti, karena selama ini saya hanya berasumsi tanpa punya dasar yang kuat. Tetapi setelah menyaksikan langsung proses seleksi ini, saya mengakui bahwa seluruh tahapan seleksi sangat transparan,” ujar Marselus Ahang, Kamis (3/7/2025) di Lapangan Bola Asrama TNI-AD Kuanino, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)
Ia meminta maaf kepada seluruh Masyarakat NTT serta seluruh Jajaran TNI, khususnya Korem 161/ Wira Sakti, karena telah menyinggung perasaan lewat pernyataan yang sempat viral di media sosial.
“Saya mohon maaf atas statement saya yang menyinggung perasaan masyarakat dan Institusi TNI,” ungkapnya.
Marsel menegaskan bahwa dirinya secara resmi mencabut laporan yang sebelumnya diajukan terkait proses seleksi calon prajurit TNI tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Dandrem 161/ Wira Sakti, Brigjen TNI Joao Xavier Barreto Nunes menyambut baik klarifikasi Marsel dan menegaskan bahwa seleksi prajurit TNI di wilayahnya dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas pungutan.
” Kami membuka kesempatan seluas-luasnya bagi para pemuda untuk menjadi prajurit. Tidak ada pungutan sepeserpun. Proses ini, mulai dari seleksi administrasi, kesehatan hingga jasmani, dan dilakukan secara objektif,” tegas Brigjen Joao Xavier.
” Saya tegaskan, saya tidak pernah bermain-main dalam proses ini, ” tutupnya.***