Oelamasi,jurnal-NTT.com – Pernyataan Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Kabupaten Kupang, Rony Natonis bahwa kelas wartawan dan anggota DPRD Kabupaten Kupang tidak berhak mempertanyakan volume perjalanan dinas yang ia lakukan selama menjabat sebagai Kabag Umum Setwan mendapat respon keras dari Anggota DPRD Kabupaten Kupang.
Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Anton Natun, menyesalkan pernyataan Rony Natonis yang dianggapnya sebagai upaya untuk mengadu domba anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Kupang.
Menurut Anton yang menghubungi media ini melalui sambungan telepon seluler, Kamis (25/07/2024), pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Rony tidak paham tentang regulasi yang mengatur tentang fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota DPRD Kabupaten Kupang.
“Pernyataan Kabag Umum itu jelas mengindikasikan bahwa dia tidak mengerti tentang fungsi pengawasan yang dimiliki anggota DPRD sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku”, jelasnya.
Ia juga menyayangkan pernyataan Rony yang meminta wartawan untuk tidak menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan dinas yang dilakukannya selama menjabat sebagai Kabag Umum Setwan.
Menurut Anton, DPRD Kabupaten Kupang dan media massa serta masyarakat umum berhak untuk mengetahui tentang realisasi APBD, termasuk anggaran untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Rony Natonis. Sebab APBD merupakan uang rakyat. Bukan uang milik Rony Natonis.
“Kabag umum asal omong itu. Dana perjalanan dinas itu uang negara. Bukan uang pribadi dari nenek moyang dia. Dia tidak paham itu”, jelas Anton.
Sebab itu, Anton meminta pimpinan DPRD Kabupaten Kupang agar meminta Pj Bupati Kupang untuk segera mencopot jabatan Kabag Umum Setwan, Rony Natonis.
“Saya harap Pimpinan DPRD segera meminta Pj Bupati Kupang agar segera mencopot jabatan Kabag Umum Rony Natonis dan ganti dengan pejabat yang paham aturan. Supaya jangan buat resah di kantor DPRD”, pungkas Anton.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Kupang, Rony Natonis, meminta pihak yang hanya sekelas wartawan dan anggota DPRD tidak boleh menanyakan perjalanan dinas yang dilakukanya.
Penegasan ini disampaikan Roni Natonis kepada media ini, melalui sambungan telepon seluler, Rabu (24/07/2024).
Rony menegaskan, meskipun dalam sebulan dirinya melakukan seratus kali perjalanan dinas, namun wartawan dan anggota DPRD Kabupaten Kupang tidak boleh memprotesnya.
Sebab perjalan dinas yang dilakukan tersebut, bukan atas kehendaknya sendiri melainkan atas instruksi pimpinan DPRD Kabupaten Kupang.
“Saya mau jalan dinas 100 kali dalam satu bulan pun, kalau hanya sekelas wartawan dan anggota DPRD (Kabupaten Kupang), tidak perlu tanya. Wartawan tidak perlu respon. Karena perjalan dinas saya itu atas perintah pimpinan DPRD”, ujarnya.
Rony mengatakan, dirinya selaku Kabag Umum Setwan, selalu diperintahkan untuk turut serta, ketika pimpinan DPRD melakukan perjalanan dinas. Sebab itu, ia meminta wartawan dan anggota DPRD menanyakan perjalanan dinasnya itu kepada pimpinan DPRD Kabupaten Kupang.
